TERASINDO.ID (Boalemo) – Didampingi Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD, Plt Bupati Anas Jusuf menerima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana bersama jajarannya, adapun tujuan dari kedatangan tersebut untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan laporan keuangan, Senin (15/2).
Penyambutan yang dilaksanakan di ruang vicon tersebut, Plt Bupati Boalemo Anas Jusuf mengaku merasa senang dan bangga atas kunjungan ini, mengingat ini merupakan kunjungan perdana dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana di Kabupaten Boalemo.
Dikesempatan itu Anas menyampaikan kepada kepala BPK RI bahwa Pemerintahan Damai sejak dilantik tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sudah tiga kali berturut-turut meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan harapan ditahun keempat ini, semoga Pemerintah Boalemo masih akan mempertahankan torehan tersebut.
“Sehingga itu ditahun ke empat ini, kami berharap tetap memperoleh hal yang sama, atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun ini, saya juga berharap kepada seluruh OPD agar dapat menyajikan data-data yang di butuhkan tim Pemeriksa BPK-RI perwakilan Provinsi Gorontalo,” ungkap Anas
Sementara itu, Dwi selaku Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo atas penyambutan kedatanganya tersebut.
Disamping itu juga, dirinya memberikan penegasan bahwa opini pendapat dari pihaknya, milik Pemerintah Daerah, karena mencerminkan bagaimana kualitas pengelolaan keuangannya.
Tak hanya sampai disutu itu Ia pula berharap opini tersebut diberikan berdasarkan kesesuaian standarisasi Pemerintahan, selain itu pihaknya menyatakan bahwa pendapat itu berdasarkan bukti-bukti yang ada.
“Disinilah pentingnya suatu bukti pemeriksaan, tanpa ada bukti, kami tidak bisa menyatakan pendapat, untuk itu, saya mohon kerjasamanya, karena dengan kerjasama ini, kita dapat melaksanakan tugas dengan baik, guna kelancaran Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020,” tutupnya.(TID02)
