TERASINDO.ID (Boalemo) – Jelang perhelatan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu terus memaksimalkan sosialisasi kepada para ASN untuk tetap menjaga netralitasnya, jelang pelaksanaan pemilu lima tahunan tersebut.
Terbaru, Bawaslu Provinsi Gorontalo, menggelar sosialisasi terkait netralitas ASN, yang diikuti oleh para pimpinan OPD serta Camat di Kabupaten Boalemo, yang berlangsung pada Jumat (13/10) di Hotel Grand Amalia Tilamuta.
Pelaksanaan sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, yang juga turut dihadiri Penjabat Sekda Boalemo, Supandra Nur sebagai salah satu narasumber, jajaran Komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo, maupun Bawaslu Kabupaten Boaelemo.
Dalam sambutannya, John menjelaskan pada dasarnya para ASN sebagai abdi negara sudah tentu paham terkait aturan yang ada, mengenai netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu mendatang.
“Pada dasarnya kami bukan untuk melakukan sosialisasi materi terhadap netralitas ASN, karena kami sadar secara normatif, secara undang-undang bapak ibu semua sudah cukup hafal, sudah cukup paham tentang apa-apa saja yang mengatur terkait netralitas ASN,” ujarnya.
Untuk itu dirinya berharap, peran ASN lebih kepada menjadi bagian dari agen informasi untuk dapat memberikan pemahaman bagi para ASN lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, untuk tetap menjaga netralitasnya sebagai Abdi Negara.
“Yang kami harapkan, bapak ibu semua bisa menjadi mitra bawaslu dalam rangka untuk mensosialisasikan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Kami inginkan bapak ibu menjadi agen informasi, tentang pentingnya netralitas ASN,” jelasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, Supandra Nur dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, untuk mendukung penuh pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, baik dari sisi pendanaan maupun dukungan lainnya.
“Kami selaku pemerintah kabupaten boalemo, menyatakan siap sepenuhnya untuk mendukung penyelenggaraan pemilu maupun pilkada 2024, baik dari sisi pendanaan maupun dari aspek lainnya yang dibutuhkan penyelenggara,” beber Supandra.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Kemendagri terhadap seluruh jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemilu.
“Saya sampaikan arahan dari kemendagri kepada pemerintah daerah, bahwa tidak ada alasan kekurangan dana untuk penyelenggaraan pilkada. Artinya pilkada tidak boleh gagal, tidak boleh tidak terlaksana hanya karena tidak ada anggaran,”tutupnya.(TID01)