TERASINDO.ID (OPINI) – “Bonus demografi” kini jadi jargon favorit di panggung kekuasaan. Dari pidato pejabat, iklan kementerian, video naratif pada platform youtube—semuanya menjual mimpi yang sama: masa depan cerah karena jumlah generasi muda yang melimpah.
Tapi pertanyaannya sederhana: siapa yang benar-benar dapat bonusnya?
Generasi muda memang disebut-sebut sebagai “aset bangsa”—produktif, kreatif, adaptif. Tapi dalam praktiknya, mereka lebih sering diperlakukan seperti pekerja magang dalam proyek nasional: diikutkan dalam brosur, tapi tidak pernah diajak bicara soal arah.
Ketika bicara soal akses pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, atau ruang berekspresi, suara mereka dibalas dengan ceramah nostalgia dari generasi sebelumnya: tentang betapa dulu semua serba susah. Seolah penderitaan adalah warisan yang wajib diteruskan.
Padahal yang dituntut bukanlah kemanjaan, tapi keadilan. Generasi muda tak minta disembah—mereka hanya ingin diakui sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar angka di grafik ekonomi atau slogan kampanye.
Lebih tragis lagi, banyak keputusan penting soal masa depan justru masih dikendalikan oleh segelintir elite yang enggan melepas kursi empuk mereka. Mereka bicara soal pemerataan sambil tetap menggenggam erat hasil dari ketimpangan.
Dalam situasi seperti ini, narasi tentang bonus demografi tak lebih dari penutup yang rapi untuk ketidakadilan yang terus berlangsung. Sebab realitanya, tidak semua anak muda memulai hidup dari garis yang sama—apalagi garis start.
Energi anak muda itu nyata, tapi energi tanpa ruang adalah kemewahan yang mubazir. Dan ruang itu tidak bisa dibuka dengan retorika, apalagi dengan selfie di lokasi proyek percontohan.
Jika hari ini generasi muda terlihat gelisah, itu bukan karena mereka manja atau kurang bersyukur. Mereka hanya muak menjadi cover boy pembangunan yang tak pernah benar-benar dilibatkan.
Karena bonus, kalau cuma dinikmati oleh segelintir orang di puncak piramida, bukan lagi bonus. Itu namanya perampasan berjubah harapan.
Dan generasi ini sudah terlalu melek untuk terus dijadikan hiasan dalam pidato, tapi dilupakan dalam kebijakan.
Penulis: Zulkifli Patamani