TERASINDO.ID (Boalemo) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Boalemo Anas Jusuf, menerima kunjungan dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo-Pohuwato, bertempat di Ruang Vicon Kantor Bupati Boalemo, Selasa (9/3).
Dalam kunjungan yang dihadiri beberapa tokoh dari Boalemo, diantaranya mantan Wakil Ketua DPRD Boalemo Oktohari Dalanggo, dan mantan Wakil Bupati Boalemo La Ode Haimudin, Plt Bupati Boalemo memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan beberapa masalah krusial yang saat ini dihadapi Kabupaten Boalemo, seperti beberapa fasilitas jembatan yang saat ini rusak parah, yang berlokasi di beberapa titik, seperti di Tilamuta, Botumoito, dan Wonosari.
“Kami sebagai pemerintah daerah, ada beberapa poin yang kami sampaikan, salah satunya terkait pembangunan jembatan lahumbo, itu sudah akan dikerjakan menggunakan APBD boalemo. Ada beberapa fasilitas yang rusak, termasuk jembatan di Wonosari dan di Rumbia, kami sudah minta langsung dari Kementerian PUPR,” terang Plt Bupati.
Tidak hanya persoalan jembatan. Beberapa ruas jalan di Kabupaten Boalemo, yang saat ini belum jelas peralihan statusnya, juga turutdisampaikan Anas Jusuf dihadapan para legislator “puncak botu” tersebut.
“Beberapa aspirasi yang kami sampaikan, jalan kami ini sampai saat ini, berkasnya kami sudah serahkan ke provinsi, namun statusnya jalannya belum ditetapkan sebagai jalan nasional, sehingga beberapa ruas jalan belum dikerjakan,” ujarnya.
Selain persoalan fasilitas di Kabupaten Boalemo, keluhan dari para petani sawit dan masyarakat yang saat ini tengah berpolemik dengan pihak perusahaan PT Agro Artha Surya, yang bergerak di perkebunan sawit tersebut, turut disuarakan Anas Jusuf, terlebih mengenaik persoalan Sisa Hasil Usaha (SHU) terhadap petani dan masyarakat yang saat ini belum dipenuhi pihak perusahaan.
“Yang krusial sekarang adalah masalah kelapa sawit, minggu lalu kami sudah melakukan rapat dengan masyarakat dan pihak perusahaan, sempat diwarnai perdebatan. Masyarakat disana sudah beberapa kali dijanjikan mengenai SHU yang sampai saat ini belum sesuai dengan perjanjian. Masyarakat sudah memberikan ultimatum kepada perusahaan agar janji-janji mereka terkait SHU itu bisa diwujudkan,” jelasnya.(TID01)
