TERASINDO.ID (Boalemo) – Calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo Dapil satu dari Prtai Golkar, Ayuni Nursiami menyoroti beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Boalemo, terkait persoalan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting
Menurutnya seperti dalam hal pengentasan kemiskinan, masih ada warga yang sulit untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni maupun pembangunan jamban, yang diakibatkan dari akar permasalahan persoalan status tanah di Kabupaten Boalemo yang belum jelas.
Hal tersebut disampaikan Ayuni dalam dialog terbuka bagi para Caleg baru di Kabupaten Boalemo, yang mengangkat tema Posisi intelektualitas caleg baru dalam dinamika perpolitikan dan pertumbuhan ekonomi boalemo, yang digagas Forum Sunaryo, bertempat di Hotel Putra Tunggal Tilamuta, Kamis (4/11).
“Dari semua permasalahan yang diangkat pada tema malam ini, ada banyak akar permasalahan yang belum terekspose. Seperti contoh yang saya temui di lapangan, masih banyak lokasi di boalemo ini yang tidak bisa dibangun perumahan karena status tanahnya masih tidak jelas, sehingga ini masyarakat tidak bisa dibangunkan rumah, atau bahkan diberikan bantuan rumah layak huni,” ungkapnya.
“Itu salah satu contoh kenapa pengentasan kemiskian di boalemo dalam hal pembangunan rumah, pembangunan jamban dan lain-lain itu belum bisa dilaksanakan,” sambungnya.
Tidak sampai disitu, Ayuni juga turut menyoroti masalah penurunan angka stunting di Boalemo yang saat ini terus diupayakan. Menurut srikandi partai Golkar tersebut, persoalan stunting memang menjadi tugas semua pihak dan dibutuhkan pendampingan, serta program yang terfokus pada penurunan stunting, bukan dialihkan ke rapat-rapat dan perjalanan dinas.
“Kalau kita bicara tentang stunting, ini butuh pendampingan, anggaran sudah digelontorkan sebanyak mungkin, bahkan presiden sudah mengingatkan anggaran ini tidak dipakai hanya untuk studi banding dan perjalanan dinas. Ini bisa digaris bawahi juga untuk kita bisa lebih fokus pada programnya,” ujarnya.
Lebih lanjut menurut Ayuni, pentingnya transparansi untuk memaksimalkan semua program agar berjalan secara efektif di Kabupaten Boalemo.
“Sebenarnya permaslahan utama dari semua ini adalah transparansi, di boalemo sendiri transparansi ini belum saya temukan, ketika saya sudah melakukan beberapa penelitian, selain transparansi juga perda yang menyangkut tentang program yang menjadi pengentasan kemiskinan di boalemo, itu belum ditonjolkan. Ini harus spesifik dan juga harus jelas,” tegasnya.(TID01)