Persiapan Kunjungan BPK, Plt Bupati Boalemo Minta Pimpinan OPD Belum Keluar Daerah


TERASINDO.ID (Boalemo) – Plt Bupati Boalemo Anas Jusuf mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD agar belum melakukan perjalanan ke luar daerah untuk beberapa waktu kedepan. Pasalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan kembali mengunjungi Kabupaten Boalemo untuk melakukan pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan pada pelaksanaan Apel Awal Bulan, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, yang berlangsung Senin (5/4) di Alun-alun Tilamuta.

“Jangan ada dulu kepala dinas keluar daerah selama pemeriksaan yang ada. Kalau urusan yang sangat penting tidak ada masalah, tetapi untuk kegiatan yang sifatnya bimtek ini dipending dulu selama kedatangan BPK, begitu juga kegiatan yang sifatnya pendampingan boleh diseleksi,” tegas Plt Bupati Anas Jusuf.

Anas mengatakan, kedatangan BPK adalah untuk melakukan pemeriksaan lanjutan secara detail. Bahkan dirinya mengatakan ada beberapa hal yang wajib untuk segera dituntaskan, diantaranya terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.

“BPK akan datang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan detail ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan untuk segera dituntaskan antara lain dana BOS masih ada yang kurang, mohon pak kadis Dikpora bisa diselesaikan. Ada juga beberapa catatan yang belum lengkap termasuk dinas pertanian, mohon kadis pertanian untuk berita acara serah terima yang sejak 2016 belum selesai, tolong berikan kepada inspektorat untuk segera dilakukan pemeriksaan dilapangan,” jelasnya.

Anas meminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk benar-benar menyajikan data yang akurat saat pemeriksaan berlangsung.


“Benar-benar ini tanggungjawab, sebagai kepala OPD jangan sampai ada kedatangan BPK lalu kita tidak bisa menyajikan data yang akurat,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan ada beberapa catatan yang sifatnya administratif dan harus dilengkapi, sebab dapat mempengaruhi opini pengelolaan keuangan daerah.

“Ada beberapa catatan yang memang harus dilengkapi, dia sifatnya admisistratif tetapi ini akan berpengaruh kepada opini pengelolaan keuangan jika ini tidak ditindak lanjuti,” tutupnya.(TID01)

QR Code

Loading