Desa Pentadu Barat Siap Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Wabup Lahmuddin Tinjau Kesiapan Lokasi


TERASINDO.ID (Boalemo) – Kabupaten Boalemo bersiap memiliki salah satu program strategis dari pemerintah pusat di sektor kelautan, yakni Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ini akan dibangun di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, dengan total anggaran mencapai Rp22 miliar untuk tahun 2025.

Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, pada Kamis (23/10), turun langsung meninjau lokasi pembangunan kampung nelayan yang ditetapkan pemerintah pusat tersebut. Ia memastikan kesiapan lahan seluas satu hektare yang telah dinyatakan clear and clean dan siap dibangun berbagai fasilitas penunjang bagi nelayan setempat.

“Alhamdulillah, tim survei saat ini sedang berada di lokasi, dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 ini akan dilaksanakan khusus di Desa Pentadu Barat. Dengan besaran anggaran Rp22 miliar dari pemerintah pusat, yang merupakan program Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita berharap program ini berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi masyarakat pesisir,” ujar Lahmuddin.

Rencananya, Kampung Nelayan Merah Putih di Boalemo akan dilengkapi dengan berbagai sarana modern seperti pabrik es, cold storage, bengkel kapal, tambatan perahu, hingga pasar kuliner dan pelelangan ikan. Tak hanya itu, akan dibangun juga rumah produksi pengemasan ikan, gedung pengolahan hasil laut, dan fasilitas umum seperti pos jaga serta area parkir.

Menurut Lahmuddin, kehadiran program ini tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan membuka lapangan kerja baru di kawasan pesisir.

“Kita berharap bahwa apa yang menjadi program Bapak Presiden ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para nelayan dan masyarakat di pinggir laut. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan pembangunan ini tidak menimbulkan dampak sosial bagi warga. Kalau pun ada penyesuaian, semuanya akan dibicarakan secara musyawarah bersama kepala desa, camat, dan dinas terkait,” jelasnya. (TID01)